Pnpm.org – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk menangani kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Program ini diimplementasikan dengan mengharmoniskan dan mengembangkan sistem, mekanisme, dan prosedur, serta menyediakan pendampingan dan dana stimulan untuk mendorong inisiatif dan inovasi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat ini mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Inisiatif ini memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dan berbagai pihak lainnya untuk memberikan peluang dan memastikan keberlanjutan hasil yang dicapai.
Wakil Bupati Kulonprogo, Drs. H. Sutedjo, menilai PNPM Mandiri sangat bermanfaat bagi masyarakat dan berhasil membangkitkan swadaya masyarakat yang signifikan. Di Kulonprogo, contohnya, PNPM telah mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pembangunan gedung PAUD. Dana PNPM Mandiri juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, gedung kesehatan, fasilitas air bersih, jembatan, dan pasar. Hal ini disampaikan Sutedjo di ruang kerjanya saat menerima kunjungan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana, diwakili oleh Asisten Stafsus Drs. P.P. Purwatmojo, M.Si, dan Pembantu Asisten Stafsus Drs. Ir. Budianto Ontowirjo, M.Si., pada Kamis (29/8).
Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kulonprogo, yang juga sebagai Satker PNPM Mandiri di daerah tersebut, Drs. M. Rosyaduddin, mengonfirmasi pernyataan Wakil Bupati. Menurutnya, PNPM tidak hanya mendorong ekonomi masyarakat melalui program seperti Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), tetapi juga mendukung peningkatan infrastruktur seperti sarana irigasi dan jalan, yang terbukti meningkatkan perekonomian masyarakat. Rosyaduddin juga menambahkan bahwa dalam menjalankan PNPM Mandiri, ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk keberlangsungan program yang terkait dengan pengelolaan aset PNPM.
“Mengenai siapa yang seharusnya memiliki dan mengelola aset-aset tersebut, dan lembaga hukum mana yang bertanggung jawab, menjadi salah satu tantangan utama,” ujar Rosyaduddin. Tantangan kedua, menurutnya, berkaitan dengan dilema dalam penggunaan dana untuk produksi. Ada kekhawatiran jika dana tersebut diberikan secara langsung kepada orang miskin, karena bisa saja hilang. Sebaliknya, jika dana tersebut digunakan untuk kelompok masyarakat yang sudah produktif, mereka yang akan menikmati manfaatnya. Rosyaduddin menambahkan, “Jika dana diberikan kepada orang miskin secara absolut, ada kekhawatiran tingginya tunggakan. Ini menjadi tantangan tersendiri, dan ke depan akan dilakukan kajian untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar memberdayakan dan mengangkat orang miskin menjadi tidak miskin lagi.”
Rosyaduddin juga membahas kemungkinan integrasi dengan Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB), yang memiliki fungsi serupa dalam mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, keduanya dapat melakukan elaborasi atau kerjasama. “KAKB, jika sudah benar-benar aktif atau berusaha, dapat menjadi bagian yang mengakses sumber-sumber dana dari PNPM tanpa ada masalah,” katanya.
Lebih lanjut, Rosyaduddin, yang akrab disapa Udin, mengusulkan agar pemerintah pusat menetapkan kebijakan untuk mengamankan aset-aset produktif, termasuk mengatur arah atau blueprint untuk mengelola aset tersebut, terutama untuk mengantisipasi situasi pasca program jika program ini berakhir. Udin berharap bahwa pada tahun 2014, PNPM akan terus berjalan, meski namanya mungkin berubah atau mengalami modifikasi, tetapi substansi program tetap sama seperti ketika program itu dikenal sebagai PPK dan kemudian menjadi PNPM Mandiri.
Sementara itu, Purwatmojo menjelaskan tujuan dari kunjungan kerjanya, yaitu untuk melakukan monitoring pelaksanaan bantuan sosial, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Kulonprogo. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah program seperti PNPM dan KUR telah berjalan dengan baik.
Untuk Kabupaten Kulonprogo, menurut Purwatmojo, performanya sudah sangat baik, terutama dalam hal Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Baru-baru ini, saya memperhatikan bahwa di sini, angka Non Performing Loan (NPL) atau nilai tunggakan sangat rendah, di bawah 1 persen, sementara di daerah lain bisa di atas 2 persen. Di sini, peminjam di bawah Rp 20 juta tidak perlu menyediakan jaminan. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dalam pengembalian cukup tinggi. Saya berharap, dengan pelaksanaan program pemerintah yang sudah baik ini, kehidupan di Kulonprogo akan semakin membaik, meskipun sekarang sudah baik,” ungkapnya.
Purwatmojo menyarankan agar para peserta Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memperluas jaringan untuk memasarkan atau meningkatkan mutu produk mereka. Dengan jejaring yang lebih luas, kreditur SPP dapat menjual produk-produk khas Kulonprogo.
Mengenai KUR, Pemimpin Cabang Bank BRI Kantor Cabang Wates, Sukarno, mengungkapkan komitmen BRI untuk terus meningkatkan penyaluran dana KUR sebagai bagian dari partisipasi dalam menggerakkan perekonomian di Kulonprogo. Sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI di Kulonprogo telah menyalurkan Rp 77 miliar kepada lebih dari 10 ribu nasabah hingga Juli 2013. Sukarno menyatakan bahwa penyaluran ini tidak menemui masalah berarti, karena meski banyak penduduk miskin, nilai NPL hanya 0,8%, menandakan karakter masyarakat Kulonprogo yang sangat baik. Ia menambahkan bahwa BRI Pusat telah membuat MoU dengan 7 kementerian di bawah Menko Kesra untuk meningkatkan kerjasama dengan seluruh program PNPM.
Selama kunjungan di Kulonprogo, kedua Stafsus Presiden tersebut juga akan mengunjungi Dusun Bibis untuk melihat SPP “Melati Emas”, PAUD Klepu, rabat beton di Selo Timur, dan Jembatan Palihan.
