Berita Acara MAD Merubah PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDesma

pnpm.org – Pelaksanaan ketentuan Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Transformasi DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesma) melibatkan tahapan Musyawarah Antar Desa (MAD). MAD ini dihadiri oleh delegasi desa yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Delegasi yang menghadiri MAD untuk Transformasi DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMDes Bersama terdiri dari kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, wakil kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif (UEP), perwakilan rumah tangga miskin atau rentan penerima manfaat, serta wakil dari tokoh masyarakat, termasuk perempuan.

Tujuan MAD ini adalah untuk membahas dan menghasilkan hal-hal berikut:

1. Peraturan bersama kepala Desa tentang pendirian BUMDes Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
2. Peraturan bersama kepala Desa serta anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUMDes Bersama.
3. Kesepakatan tentang pembubaran badan hukum Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd setelah BUMDes terbentuk.

Dari segi administrasi dan pertanggungjawaban, kegiatan ini meliputi berita acara dan dokumentasi yang menjadi bukti pelaksanaan musyawarah. Materi dan topik bahasan dalam MAD Transformasi Eks PNPM-MPd menjadi BUMDes Bersama meliputi:

1. Pembukaan dan penyampaian hasil Musyawarah Desa dari masing-masing desa.
2. Pembacaan tata tertib oleh pimpinan sidang.
3. Pemilihan Ketua dan Sekretaris sebagai Pimpinan Sidang MAD.
4. Pembahasan pendirian BUMDes Bersama hasil Transformasi DBM Eks PNPM-MPd dan kesepakatan nama.
5. Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades).
6. Pembahasan dan penyepakatan Anggaran Dasar BUMDes Bersama.
7. Pembahasan dan penyepakatan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Bersama.
8. Pemilihan dan penetapan Struktur Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas BUMDes Bersama.
9. Pembahasan dan penyepakatan Program Kerja BUMDes Bersama.